Home | Masuk? Sign In | Daftar? Sign Up | Keluar

PPDB 2016-2017

PPDB Online SMPN 1 Ngajum , Silahkan semua lulusan SD Sederajat untuk segera mendaftarkan diri berapapun nilai Nun kamu, tidak ada batasan dan bisa ngecek sendiri peringkat pendaftaran. Ditutup pada hari Jumat jam 10.30 WIB, tinggal 2 hari... Ayo segera semoga segera kamu bisa diterima di sekolah ini"

Rabu, 03 Agustus 2011

Persyaratan Macam-Macam menurut BKD

Rabu, 03 Agustus 2011
Persyaratan pengangkatan CPNS ke PNS
Sebagaimana ketetapan yang berlaku, persayaratan yang harus dilengkapi pada proses pengangkatan CPNS ke PNS :
  1. Copy Keputusan CPNSdan SPMT;
  2. Copy STTPL;
  3. Hasil test kesehatan;
  4. Copy Ijazah terakhir sesuai yang dipergunakan dalam pengangkatan CPNS;
  5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) 1 tahun terakhir;
  6. Penilaian Angka Kredit (PAK) asli bagi CPNS Guru;
  7. Surat pengantar dari SKPD.
Dasar Hukum
  1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; sebagaimana dijelaskan dalam : 
    • tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
    • melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
    • dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
  4. Pasal 6; Ayat (2) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang: Ayat (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, angka romawi  IV        “ PROSEDUR ”, tersaji:
    • Untuk Kenaikan Pangkat PNS Daerah/Kota menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Kota kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    • Untuk Kenaikan Pangkat PNS Daerah/Kota menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e; diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Kota melalui dan oleh Gubernur kepada Presiden RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Syarat Kenaikan Pangkat Reguler :
  1. Salinan / foto copy sah KARPEG dan CAPEG;
  2. Salinan / foto copy sah keputusan dalam Kenaikan Pangkat terakhir;
  3. DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  4. Salinan / foto copy sah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijazah terakhir;
  5. Salinan / foto copy sah Keputusan Peninjauan Masa Kerja (bagi PNS yang telah diakui peninjauan masa kerjanya);
  6. Salinan / foto copy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat I bagi PNS yang pindah golongan dari golongan II ke golongan III. 
Kenaikan Pangkat Struktural
Dasar Hukum
  1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan atas prestasi kerja yang bersangkutan. Pasal (5) disebutkan bahwa kenaikan pangkat pilihan, disamping harus memenuhi syarat prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat obyektif lainnya, harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangkunya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan;
  2. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 34 disebutkan :
    • Ayat (1) untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Negara;
    • Ayat (2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil  yang mencakup perencanaan, pengembangan, kualitas sumberdaya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijakan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang  menangani kepegawaian pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
    Sedangkan berdasarkan pasal 34 A disebutkan bahwa :
    • Ayat (1) untuk kelancaran pelaksanaan manajemen dibentuk Badan Kepegawaian Daerah;
    • Ayat (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perangkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; disebutkan bahwa Pasal 11 ; yang berbunyi :
    Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:
    • Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan
    • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;  telah dihapus.
    Pasal 12;
    Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi,  apabila :
    • sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
    • sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan
    • setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
    Ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya sebagaimana dimaksud yaitu :
    • Dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif.
    • Bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2001, khususnya angka romawi V “ KETENTUAN LAIN-LAIN”, angka 1 (satu) disebutkan bahwa bagi PNS yang mengajukan Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan ke pangkat lanjutan dan tertinggi pada jenjang jabatan yang diembannya harus melampirkan salinan/foto copy sah Surat Tanda Lulus Ujian Penjenjangan (Diklatpim);
  6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Syarat Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural
  1. Salinan / foto copy sah KARPEG dan CAPEG;
  2. Salinan / foto copy sah keputusan dalam Kenaikan Pangkat terakhir;
  3. DP-3   dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  4. Salinan / foto copy sah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ Ijazah terakhir;
  5. Salinan / foto copy sah Keputusan Peninjauan Masa Kerja (bagi PNS yang telah diakui peninjauan masa kerjanya);
  6. Salinan / foto copy sah keputusan pengangkatan dalam Jabatan (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dalam Jabatan, Berita Acara Pengangkatan Sumpah, Surat Pelantikan) bagi Kenaikan Pangkat yang menduduki Jabatan;
  7. Salinan / foto copy sah Surat Tanda lulus Ujian Penjenjangan (Diklatpim II bagi Pejabat yang menduduki Jabatan Eselon II, Diklatpim III bagi Pejabat yang menduduki Jabatan Eselon III, Diklatpim IV bagi Pejabat yang menduduki Jabatan Eselon IV);
  8. Salinan / foto copy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas  Tingkat II bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III dan belum memilki Surat Tanda Lulus Diklatpim III, dikecualikan memeiliki ijasah Pasca Sarjana/S-2. Sedangkan untuk pembinaan pangkat lanjutan dan tertinggi setelah lebih dari 12 bulan yang bersangkutan wajib mengikuti pendidikan penjenjangan sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.
  9. Daftar Riwayat Hidup bagi PNS yang menduduki pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) ke atas.

0 komentar:

Arsip Blog :