Home | Masuk? Sign In | Daftar? Sign Up | Keluar

PPDB 2016-2017

PPDB Online SMPN 1 Ngajum , Silahkan semua lulusan SD Sederajat untuk segera mendaftarkan diri berapapun nilai Nun kamu, tidak ada batasan dan bisa ngecek sendiri peringkat pendaftaran. Ditutup pada hari Jumat jam 10.30 WIB, tinggal 2 hari... Ayo segera semoga segera kamu bisa diterima di sekolah ini"

Rabu, 16 Maret 2011

Kabupaten Kota yang Terlambat Cairkan BOS, terancam Sanksi

Rabu, 16 Maret 2011
Belum cairnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan pertama 2011 menjadi beban berat bagi sejumlah sekolah di tingkat SD dan SMP  di Kab Malang. Selain harus mencari dana talangan untuk persiapan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Tengah Semester (UTS) juga menghadapi guru honorer
"Dana BOS tentu sangat diharapkan sekolah. Terutama dengan akan diselenggrakannya sejumlah ujian sekolah. Sebab UTS dan UAS merupakan kewenangan sekolah.Wajar banyak Kepsek yang bingung" .

Misalnya saja untuk penggandaan soal UTS dan UAS. Dana tersebut berada di wilayah penggunaan BOS. Karena untuk tingkat SD sudah gratis alias tidak boleh lagi ada pungutan untuk penyelenggaraan ujian.

Karena itu, sekolah berharap agar Pemkab Malang segera memprioritaskan pencairan BOS tersebut. sesuai jadwal. Sementara untuk UTS di tingkat SD akan digelar pada 14-19 Maret.

"Kalau sekolahnya ada dana talangan tidak jadi soal. Jika tidak, guru harus menalangi dana tersebut. Ini 'kan menjadi beban bagi guru," .
"Tentunya sekolah harus putar otak mencari dana talangan, karena operasional sekolah harus tetap berjalan," 

Karena pentingnya dana BOS bagi sekolah-sekolah sebagai konsekuensi dari program pemerintah, tentunya banyak sekolah yang kelimpungan. M. Nuh sebagai Mendiknas yang bertanggung jawab akan kelangsungan pendidikan geram dengan terjadinya kelambatan pencairan ini. Berita Koran pagi ini, telah mengangkat masalah tersebut. Mendiknas bersama menteri  terkait merancang sanksi kepada kabupaten kota yang terlambat mencairkan dana BOS ini. Mereka akan dikurangi jatah transfer dari pusat untuk Non Kependidikan.

Menurut penulis memang seharusnya pemerintah bertindak tegas dengan masalah ini. Masalah lain, sebenarnya pemerintah pusat sendiri sudah merancang dan menghimbau agar pemerintah daerah memberikan dana sharing  berupa BOSDA demi menunjang pendidikan. Nyatanya belum semua Pemerintah Kabupaten Kota yang menyalurkan BOSDA ke sekolah-sekolah.


0 komentar:

Arsip Blog :