Home | Masuk? Sign In | Daftar? Sign Up | Keluar

PPDB 2016-2017

PPDB Online SMPN 1 Ngajum , Silahkan semua lulusan SD Sederajat untuk segera mendaftarkan diri berapapun nilai Nun kamu, tidak ada batasan dan bisa ngecek sendiri peringkat pendaftaran. Ditutup pada hari Jumat jam 10.30 WIB, tinggal 2 hari... Ayo segera semoga segera kamu bisa diterima di sekolah ini"

Senin, 21 Februari 2011

Komite Membantu Pavingisasi Halaman Sekolah

Senin, 21 Februari 2011
Melihat kondisi lapangan upacara yang bergelombang dan tidak rata  serta seringnya becek di waktu hujan,  yang  sangat tentunya  mengganggu kegiatan rutin yang menggunakan lapangan seperti upacara bendera dan senam pagi. komite sekolah memprogramkan pavingisasi halaman. Dalam hal ini tentunya melibatkan anggota komite yang lain. Tentunya dalam melaksanakan pembangunan pavingisasi ini telah dibentuk kepanitiaan dari unsur komite dan guru. Sehingga dalam pembangunannya ada kepengawasan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana dari orang tua wali.

Sebenarnya dalam kondisi sekarang ini dengan adanya gembar-gembor sekolah gratis banyak sekali orang -orang beranggapan bahwa sekolah memang gratis..tis...tidak terkecuali orang-orang kaya /mampu.Apalagi pemerintah daerah menerbitkan peraturan sekolah tidak boleh menarik iuran.

NAMUN ADA PERKECUALIAN DI PERATURAN TERSEBUT, SEKOLAH SSN DAN RSBI MASIH BOLEH MELAKUKAN PUNGUTAN DEMI MENUNJANG KEGIATAN DAN  PENGEMBANGAN PENDIDIKAN. TETAPI HARUS SE IJIN BUPATI.. MASALAHNYA LAGI BANYAK SEKOLAH YANG MENGAJUKAN IJIN UNTUK MENGAJAK ORANG TUA IKUT MEMIKIRKAN PENGEMBANGAN DAN PERKEMBANGAN SEKOLAH NAMUN IJIN DARI BUPATI TIDAK PERNAH KELUAR..

Dalam beberapa kesempatan workshop SSN yang saya ikuti, sering dijpaparkan bahwa pemerintah mengucurkan dana BOS pusat harus di sharing dengan dana BOS daerah.  Beberapa daerah sudah mengalokasikan dana BOSDA tersebut yang disharing dengan BOS Pusat. Kalau demikian maka sekolah yang dinaunginya sudah tidak perlu lagi ngrepoti orang tua dalam proses pengembangan sekolah.

Setahu penulis, pemerintah kabupaten Malang dan Propinsi Jatim masih belum mengalokasikan anggaran untuk BOS tersebut sesuai yang diamanatkan pemerintah pusat. Semoga dengan kepemimpinan yang baru bisa membawa perubahan dan lebih peduli akan dunia pendidikan. Harapan penulis lagi, semoga uang makan yang semestinya diterima oleh PNS / Guru se Kab. Malang bisa direalisasikan, sebagaimana yang telah diterima oleh guru-guru kabupaten / kotamadya tetangga Malang.


0 komentar:

Arsip Blog :